Site icon aviNews, la revista global de avicultura

Bapanas terbitkan ketentuan harga DOC broiler dan layer

Escrito por: aviNews Indonesia
PDF

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan ketentuan terbaru terkait harga anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) ayam pedaging (broiler) dan DOC ayam petelur (layer).

Dalam aturan baru ini, harga DOC broiler di tingkat peternak ditetapkan dengan batas bawah Rp 6.500 per ekor dan batas atas Rp 7.000 per ekor.

Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026.

Sebagai pembanding, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 524 Tahun 2025 sebelumnya menetapkan harga DOC broiler sebesar Rp 7.000 per ekor di tingkat peternak dan Rp 11.000 per ekor di tingkat loko pabrik.

Dengan demikian, terdapat perubahan ketentuan harga pada lampiran terbaru, khususnya mengenai penyesuaian rentang batas harga DOC broiler.

Sementara itu, untuk DOC layer, harga di tingkat peternak ditetapkan dengan rentang batas bawah Rp 9.000 per ekor dan batas atas Rp 11.000 per ekor.

Ketentuan harga untuk komoditas pangan lainnya

Selain DOC, Bapanas juga mencantumkan pembaruan ketentuan harga untuk sejumlah komoditas pangan lainnya.

Untuk jagung pipilan kering, Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat peternak dengan kadar air 15% ditetapkan sebesar Rp 5.800 per kg.

Sementara itu, jagung dengan kadar air 18-20% memiliki Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kg di tingkat petani.

Adapun telur ayam ras memiliki HPP atau Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen sebesar Rp 26.500 per kg dan HET di tingkat konsumen sebesar Rp 30.000 per kg.

Untuk daging ayam ras, HPP/HAP produsen ditetapkan Rp 25.000 per kg dan HET konsumen sebesar Rp 40.000 per kg.

Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan harga

Dalam surat edaran tersebut, Bapanas menegaskan kewajiban seluruh pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Seluruh pelaku usaha harus mematuhi HPP dan HET. Jika melanggar, akan diberi sanksi administratif, peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi,” kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

PDF
Exit mobile version