Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) siap diaktifkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), daerah dengan tingkat stunting (kerdil) tinggi, serta wilayah dengan kebutuhan layanan yang belum terpenuhi, ungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
Aktivasi SPPG baru tersebut akan dilakukan mulai 2 Oktober 2026 dan menyasar 16 provinsi serta 116 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
Dari 480 SPPG tersebut, 211 adalah SPPG mitra mandiri dan 269 adalah SPPG terpencil. SPPG baru ini tersebar di:
- Papua Pegunungan
- Papua Tengah
- Papua Selatan
- Papua
- Sulawesi Tengah
- Papua Barat Daya
- Papua Barat
- Maluku Utara
- Maluku
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tenggara
- Nusa Tenggara Barat
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Timur
Sudaryono mengatakan proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Setelah aktivasi, SPPG tidak langsung melayani seluruh penerima manfaat. BGN akan melakukan sejumlah tahapan, mulai dari pelatihan penanganan makanan hingga penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
“Dari tanggal aktivasi, butuh waktu sekitar 3-4 minggu untuk persiapan tersebut hingga SPPG baru itu siap beroperasi,” ujarnya.
BGN juga akan membuka dapur di wilayah lain secara bertahap setelah 2 Oktober 2026. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG, khususnya daerah yang jauh dari ibu kota.
Sudaryono juga menegaskan penentuan SPPG yang akan diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN. Ia mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur atau menawarkan aktivasi SPPG atas nama BGN.
Ia mengingatkan masyarakat dan calon mitra agar mewaspadai pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG, termasuk jika meminta pungutan.
“Penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh basis data kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapa pun, tidak mengotorisasi asosiasi mana pun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi mana pun,” tegasnya.
Sudaryono mengatakan BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses tersebut. Ia juga memperingatkan adanya kemungkinan oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau pungutan.