Kementerian Pertanian memperketat pengawasan distribusi DOC ayam petelur dengan menetapkan batas minimal 98% didistribusikan kepada peternak eksternal, sementara penggunaan internal untuk perusahaan pembibit dan perusahaan terintegrasi dibatasi maksimal 2%.
Pengaturan distribusi ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah untuk menjaga struktur usaha ayam petelur tetap berimbang di seluruh wilayah di Indonesia.
Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024, ketersediaan DOC sebagai input utama budidaya diarahkan agar dapat diakses peternak secara proporsional, sekaligus mencegah ruang usaha terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Kebijakan ini menjadi fokus pembahasan utama dalam rangkaian koordinasi perunggasan Kementerian Pertanian di Agustus 2026 sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat tata kelola perunggasan nasional serta melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara peternak rakyat dan pelaku usaha skala besar.
Meski demikian, ia memberi peringatan keras dan menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kesulitan peternak atau sengaja melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.
“Jangan ada yang main-main, saya pasti cabut izinnya. Sekali saya cabut, selama saya masih menjabat, tidak akan saya berikan izin impor,” tegasnya.
Arahan tegas tersebut kemudian dimatangkan kembali dalam Rapat Koordinasi Perunggasan pada 14 Agustus 2026 untuk memastikan implementasi distribusi DOC ayam petelur di lapangan berjalan presisi sesuai regulasi.
Regulasi batas distribusi datang dari peternak
Hary Suhada, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan – Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa penetapan batas distribusi DOC ayam petelur ini bukanlah kebijakan sepihak dari pemerintah.
Ketentuan tersebut lahir murni dari aspirasi peternak yang telah dibahas secara transparan bersama asosiasi, koperasi, dan pemangku kepentingan.
Hary menambahkan bahwa kepastian dan transparansi distribusi DOC menjadi sangat vital karena berdampak langsung pada keberlanjutan usaha peternak serta pengendalian populasi dan pasokan telur nasional.
Karena itu, Kementerian Pertanian melengkapi kebijakan ini dengan pemutakhiran data secara komprehensif mulai dari populasi ayam, kapasitas kandang, produksi dan distribusi DOC, hingga angka penyerapan telur di pasar.
Pengawasan pergerakan DOC antar daerah juga turut diperketat bersama kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah guna mendeteksi potensi ketidakseimbangan pasokan lebih awal.
Penataan rantai pasok DOC ini dilaksanakan beriringan dengan langkah pengendalian populasi, seperti dorongan percepatan afkir ayam petelur berumur di atas 90 minggu yang penyerapannya didukung oleh BUMN pangan dalam bentuk karkas.
Di saat yang sama, Kementerian Pertanian mengusulkan agar usaha budidaya ayam ras dimasukkan ke dalam daftar negatif investasi untuk mengendalikan ekspansi usaha baru bermodal besar tanpa mematikan iklim investasi di sektor industri perunggasan lainnya.
Diimbangi dengan penguatan pasokan pakan, konsolidasi kelembagaan melalui koperasi, dan dorongan akses pasar hingga ke tingkat ekspor, Kementerian Pertanian optimis tata kelola perunggasan nasional kini bergerak semakin berimbang dan berpihak pada keberlanjutan usaha para peternak rakyat.

