Upaya pemerintah meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui penanganan kendaraan angkutan barang Over Dimension dan Over Loading (ODOL) terus mendapat dukungan berbagai pihak.
Kementerian Pertanian (Kementan) secara aktif terlibat dalam diskusi kebijakan yang digelar oleh Kementerian Perhubungan bersama Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang di Jakarta belum lama ini.
Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menegaskan pentingnya keseimbangan antara keselamatan lalu lintas dan kelancaran logistik pangan.
“Kami mendukung prinsip keselamatan jalan, dan sekaligus mendorong adanya penyesuaian yang bijak bagi sektor-sektor strategis seperti pangan. Peternak dan konsumen sama-sama berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan,” ujar Agung.
Ia meyakini bahwa pemberian perlakuan khusus terhadap angkutan komoditas pangan dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Agar dilakukan bertahap
Kementan mendorong agar penerapan aturan ODOL dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi lapangan, guna menjaga kelancaran distribusi pangan.
Agung mengatakan selama ini distribusi telur telah berjalan efisien dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan mutu produk.
“Kita perlu solusi yang adaptif agar sub-sektor peternakan, khususnya distribusi telur konsumsi, tetap berjalan lancar dan tidak terdampak,” katanya.
Menurut Agung, truk pengangkut telur umumnya membawa beban sekitar 5-16 ton, seperti kendaraan colt diesel yang mengangkut 5 ton dan truk fuso dengan muatan 16 ton. Pengurangan volume angkut, justru berpotensi menaikkan biaya logistik.
“Jika truk harus mengangkut lebih sedikit, artinya perlu lebih banyak ritase dan biaya. Ini bisa menaikkan harga telur di pasar, padahal masyarakat sedang butuh stabilitas harga pangan,” terangnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa peternak selama ini berinovasi dengan menambahkan pelindung berbentuk segitiga pada truk guna menjaga kualitas telur dari risiko kerusakan akibat air hujan.
Inovasi ini menunjukkan kepedulian terhadap mutu produk, meskipun dalam implementasinya perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan ketentuan dimensi kendaraan dalam aturan ODOL.
Target zero ODOL
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan penanganan ODOL tetap berjalan sesuai rencana dengan target Zero ODOL Nasional pada 1 Januari 2027.
“Banyak masukan dari para pengemudi yang kita dengar dan akomodir. Sebagian besar sudah masuk dalam rencana aksi kita,” kata Aan.
Ia mengapresiasi dukungan pengemudi dan menekankan pentingnya sinergi semua pihak.