Gubernur Papua Mathius D Fakhiri telah menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran telur ayam antar pulau melalui surat edaran guna menjamin ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di masyarakat.
“Kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku usaha dalam mengatur produksi, distribusi, serta pemasaran telur ayam antar pulau di wilayah Papua,” kata Mathius.
Pihaknya berharap surat edaran yang ditujukan kepada bupati/wali kota, perangkat daerah terkait, distributor, pedagang, pelaku ritel, hingga asosiasi peternak telur dapat dijalankan.
“Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal dalam memenuhi kebutuhan telur masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengutamakan hasil produksi peternak yang berada di wilayahnya,” kata Mathius.
Terangnya, upaya ini dapat dilakukan melalui kemudahan distribusi, fasilitasi perdagangan, serta pembentukan kerja sama antara peternak dan pelaku usaha. Dengan demikian, produksi telur lokal tidak hanya terserap pasar, tetapi juga memiliki akses pemasaran yang lebih luas.
“Ketentuan serupa berlaku bagi distributor, agen, pedagang besar, ritel modern, restoran, serta usaha pangan lainnya diminta memprioritaskan telur yang berasal dari peternak lokal selama ketersediaan mencukupi kebutuhan pasar,” tambahnya.
Penentuan kebutuhan pasokan dari luar daerah akan mengacu pada neraca pangan komoditas telur di tingkat Provinsi Papua. Pemerintah daerah akan melihat kondisi produksi, stok, konsumsi, serta kebutuhan masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pemasukan telur.
“Saya juga minta organisasi perangkat daerah yang menangani bidang pangan, peternakan, dan perdagangan di tingkat kabupaten/kota juga aktif memantau kondisi peredaran telur. Pengawasan mencakup ketersediaan stok, tingkat produksi, jalur distribusi, hingga perkembangan harga di pasar,” kata Mathius.

