Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik curang dan siap mencabut izin impor bahan baku pakan jika terbukti terjadi pelanggaran, ungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyusul dugaan adanya importir yang mengambil untung berlebih di saat peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang berat.
Saat rapat koordinasi perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, pada 11 Agustus 2026, Amran bilang Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah diminta untuk memeriksa perusahaan yang diduga nakal dalam memainkan harga tersebut.
Pemeriksaan mulai dilakukan 12 Agustus 2026 oleh Satgas Mabes Polri untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam mekanisme penetapan harga di lapangan.
“Ada satu perusahaan yang diduga nakal. Kami minta Satgas Pangan dengan tegas langsung diperiksa karena diduga mereka mempermainkan harga. Kalau terbukti, izinnya saya cabut,” tegas Amran.
Namun ia memastikan pemerintah tidak akan melakukan intervensi sembarangan terhadap pelaku usaha. Bila mana ditemukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas.
Penegakan aturan sangat penting agar keuntungan usaha tidak dibangun dengan membebani peternak kecil dengan biaya yang tidak wajar.
Amran juga menegaskan bahwa pemerintah berada di posisi tengah antara kepentingan pengusaha dan peternak kecil. “Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana bisa tumbuh bersama,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa isu kenaikan harga pakan yang dilakukan oleh importir yang mendapat izin dari Kementerian Pertanian justru membuat pemerintah mendapat kritik, sementara peternak yang menanggung beban biaya produksi tinggi.
“Dia yang dapat untung, kami yang di-bully. Jadi, tidak boleh,” kata Amran.
Perlindungan bagi peternak rakyat
Langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha sekitar 3,8 juta peternak rakyat di Indonesia.
Amran mengatakan pemerintah tidak ingin tekanan harga pakan terus berlangsung sehingga membuat peternak kecil semakin sulit bertahan.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan tata niaga pakan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran administrasi, praktik monopoli, atau tindak pidana yang merugikan peternak.
Selain menindak dugaan permainan harga, pemerintah memastikan kebijakan pengendalian biaya produksi tetap berjalan. Skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk jagung pakan yang disalurkan Bulog dipastikan berlanjut hingga akhir tahun agar peternak mendapatkan kepastian usaha.
Pengendalian harga pakan juga harus beriringan dengan kepastian harga telur di tingkat peternak agar tidak terjadi tekanan di sisi produksi maupun pemasaran.
Pemerintah juga memperkuat penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerapan telur oleh SPPG sudah memiliki instruksi dan petunjuk teknis yang wajib dijalankan, papar Amran.
Penegakan hukum
Amran menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan rantai pasok perunggasan berjalan tanpa pengawasan, terutama jika terdapat indikasi praktik yang merugikan peternak.
Pelaku usaha yang menjalankan bisnis sehat tetap diberi ruang berkembang, sedangkan yang melanggar akan ditindak tegas.
Kombes Pol Derry Agung Wijaya dari Satgas Pangan menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara intensif terhadap pelaku usaha dan peternak dalam komoditas perunggasan.
Setiap laporan akan diverifikasi dan ditelusuri melalui pemeriksaan lapangan sebelum menentukan bentuk pelanggaran.
“Semua laporan bukan berarti ada unsur pidana, tetapi kami melakukan pengecekan terlebih dahulu. Perbedaan harga antara pemerintah dan kondisi di lapangan tidak serta-merta menjadikan unsur pidana. Tetapi kalau ada penekanan harga, kami akan telusuri apakah mengandung unsur pidana atau tidak,” terang Derry.
Jika ditemukan pelanggaran, penanganan akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Pelanggaran administratif akan ditindak sesuai ketentuan, dugaan praktik monopoli diteruskan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan temuan unsur pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

