Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah melakukan peletakan batu pertama fase I dari proyek peternakan ayam terintegrasi di enam lokasi di Indonesia pada 6 Februari 2026. Pelaksanaan ini mundur dari jadwal awal yang semula direncanakan pada 28 Januari 2026.
Enam lokasi tersebut adalah:
- Malang, Jawa Timur
- Bone, Sulawesi Selatan
- Gorontalo Utara
- Paser, Kalimantan Timur
- Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
- Lampung Selatan
BPI Danantara menggelontorkan dana hingga Rp 20 triliun untuk mengembangkan proyek peternakan ayam terintegrasi ini, guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa hilirisasi ayam bukan hanya untuk meningkatkan produksi, melainkan membangun ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” kata Agung.
Proyek ini ditujukan untuk memperkuat swasembada protein nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terlebih, kebutuhan tambahan untuk MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774.000 ton telur per tahun.
Hulu hingga hilir
Adapun, proyek ini mencakup pembangunan ekosistem perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pakan, kesehatan hewan, pengolahan, hingga logistik dan pemasaran.
Selain investasi yang dikucurkan BPI Danantara senilai Rp 20 triliun, pemerintah juga membuka akses kredit usaha rakyat (KUR) hingga Rp 50 triliun bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.
Agung menyebut ekosistem yang dibangun mencakup:
- Penguatan pembibitan ayam dari hulu, yakni grand parent stock (GPS), parent stock (PS), dan final stock (FS).
- Pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri.
- Peningkatan kesehatan hewan.
- Pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU), gudang rantai dingin (cold chain), pengolahan daging dan telur, serta logistik dan pemasaran.
Gimoyo, Direktur Utama ID Food, menjelaskan BUMN Pangan nantinya akan menyerap hasil produksi peternak rakyat dan menjaga harga di pasar stabil.
Ia menambahkan bahwa proyek peternakan ayam terintegrasi tersebut akan diperluas ke total 30 titik secara nasional.
Prioritas Presiden Republik Indonesia
Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, menuturkan BPI Danantara saat ini mendukung enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Proyek hilirisasi selalu menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu percepatan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ekonomi masyarakat,” ujar Rosan.
Rosan menambahkan keterangan:
- Pemerintah memproyeksikan tambahan produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun melalui proyek ini.
- Hilirisasi ayam terintegrasi juga diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp 81,5 triliun per tahun.
- Pasokan protein tersebut diharapkan menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG, sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
- Hilirisasi ayam terintegrasi ini juga menjadi pondasi jangka panjang penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.
Survei terkait MBG
Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 72,8% masyarakat mengaku puas dengan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Proyek Laporan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 orang pada periode 15-21 Januari 2026 menunjukkan bahwa:
- Sebanyak 12,2% responden mengaku sangat puas dan 60,6% cukup puas.
- Sementara itu, 19,9% menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak menjawab.
- Survei dengan metode multistage random sampling tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dimulai sejak Januari 2025 lalu itu, telah diterima cukup luas oleh publik.
- Meski demikian, masih terdapat sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.
- Dari sisi gender, tingkat kepuasan relatif seimbang. Perempuan sedikit lebih tinggi dengan 73,3% menyatakan puas, dibanding laki-laki sebesar 72,3%.
- Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%. Disusul milenial 72% dan Gen X sebesar 70%. Kelompok baby boomers mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara generasi, meski tetap mayoritas, yakni 67,3%.
- Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat kepuasan relatif lebih rendah dibanding kelompok lain.
- Menurut latar pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SLTP dan SLTA juga menunjukkan kepuasan di kisaran 74%. Sementara responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan lebih rendah, yakni 62,9%.
- Dari sisi pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk yang paling puas (75,7%), disusul petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat kepuasan paling rendah, hanya 57,1%.
- Berdasarkan tingkat penghasilan, responden berpendapatan Rp 1-2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp 1 juta justru paling rendah tingkat kepuasannya, yakni 58,3%.
- Secara geografis, warga desa lebih puas (74,8%) dibanding warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga tinggi dengan 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan hampir seimbang.
- Lebih lanjut, mayoritas atau 60% warga lebih setuju program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.
Namun di balik tingginya tingkat kepuasan, laporan tersebut menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program.
Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas responden belum yakin program MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi:
- Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi.
- Sebaliknya, 61,7% mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak menjawab.
- Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan.
- Namun secara generasi terlihat jurang persepsi, Gen Z menjadi kelompok paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi.
- Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi sikap skeptis, dengan lebih dari separuh menyatakan kurang atau tidak percaya.
- Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya, sementara etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.
- Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kecenderungan skeptisisme makin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.
- Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.
- Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp 4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp 1-2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi sikap ragu.
- Kesenjangan kepercayaan juga tampak secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibanding warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.