Komitmen perusahaan untuk beralih ke penggunaan telur bebas sangkar (cage-free) perlu diimbangi dengan kesiapan rantai pasok yang mampu memenuhi kebutuhan industri secara konsisten.
Ketersediaan pasokan, biaya, standar kualitas, distribusi, hingga ketertelusuran, dan verifikasi produk menjadi sejumlah aspek penting agar komitmen tersebut dapat diterapkan dalam operasional bisnis.
Hal ini menjadi fokus Corporate Roundtable Discussion 2026 yang diselenggarakan Animal Friends Jogja (AFJ) dengan tema “Beyond Commitment: Corporate Insights and Collaboration for Responsible Sourcing” pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Novotel Suites Malioboro, Yogyakarta.
Kegiatan tersebut mempertemukan perusahaan, produsen telur bebas sangkar, pemerintah, dan organisasi kesejahteraan hewan untuk membahas tantangan implementasi serta peluang kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok telur bebas sangkar di Indonesia.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini diikuti oleh 40 peserta, terdiri dan 30 peserta luring dan 10 peserta daring. Berbagai pengalaman dan pandangan mengenai implementasi telur bebas sangkar turut mengemuka, mulai dari arah kebijakan pemerintah dan kesiapan produsen hingga praktik penerapannya di berbagai sektor industri.
drh Boethdy Angkasa
Dalam forum tersebut, drh Boethdy Angkasa, Ketua Kelompok Substansi Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung transisi menuju sistem bebas sangkar sebagai bentuk diferensiasi produk yang berpotensi dipromosikan melalui tren gaya hidup sehat.
Pembahasan mengenai kesiapan rantai pasok dilanjutkan oleh Syamim Shihab dari Mega Berlian Utama, rekan eksklusif dari Widodo Makmur Group, yang menguraikan berbagai aspek pemenuhan kebutuhan industri, meliputi kapasitas produksi, harga, kualitas, kontinuitas pasokan, distribusi, serta ketertelusuran dan verifikasi.
Fredeswinda Sukma
Pengalaman implementasi telur bebas sangkar juga dibagikan oleh sejumlah perusahaan. Fredeswinda Sukma, Marketing Communication Manager di Garrya Bianti Yogyakarta, memaparkan penerapan pengadaan telur bebas sangkar melalui kemitraan dengan kelompok peternak lokal dan komunitas perempuan.
Dinda Paramitha
Sementara itu, Dinda Paramitha, Vice President Operation di Dough Lab, menjelaskan strategi transisi di jaringan operasionalnya, mulai dari pemilihan dan verifikasi pemasok, standarisasi kualitas, hingga upaya menjaga konsistensi pasokan dan distribusi.
Tri Widiantoro
Dari sisi pengadaan bahan baku, Tri Widiantoro dari Chocolate Monggo menekankan pentingnya mengintegrasikan praktik pengadaan yang bertanggung jawab ke dalam keputusan bisnis sekaligus edukasi konsumen.
“Pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab perlu menjadi bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar beban tambahan bagi perusahaan,” pungkas Tri.
Berbagai pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar diskusi dalam sesi diskusi yang mempertemukan peserta berdasarkan sektor industri. Perusahaan yang telah memiliki komitmen maupun yang masih mempertimbangkan transisi saling berbagi pengalaman, mengidentifikasi hambatan implementasi, berbagi praktik yang telah dilakukan, serta membahas strategi dan peluang kolaborasi antara perusahaan, produsen, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dari hasil diskusi tersebut, peserta mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam implementasi telur bebas sangkar, yaitu:
- Keterbatasan pasokan dan informasi mengenai peternakan bebas sangkar.
- Rendahnya kesadaran masyarakat.
- Harga telur bebas sangkar yang lebih tinggi dibandingkan telur dari kandang baterai.
Perusahaan yang telah berkomitmen mengungkapkan bahwa kendala pasokan dapat diatasi melalui kerja sama dengan lebih dari satu peternak. Sementara itu, peningkatan kesadaran konsumen perlu didorong melalui penyebarluasan informasi yang relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun penerapan komitmen 100% telur bebas sangkar dapat dilakukan secara bertahap untuk mengatasi tantangan harga.
AFJ menilai bahwa penguatan komunikasi dan kolaborasi antara perusahaan, pemasok, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menerjemahkan komitmen penggunaan telur bebas sangkar menjadi implementasi yang konkret, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transisi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ayam petelur, karena sistem bebas sangkar memungkinkan ayam bergerak lebih leluasa dan mengekspresikan perilaku alaminya dibandingkan sistem kandang baterai.
“Komitmen terhadap telur bebas sangkar merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik, dengan target yang jelas dan perkembangan yang dapat dipantau. Karena itu, diperlukan keterbukaan, kolaborasi, dan langkah yang konkret dari berbagai pihak agar perubahan dalam rantai pasok juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan ayam petelur,” ujar Elly Mangunsong, Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan di AFJ.