Para peternak ayam pedaging saat ini dalam kondisi yang dilematis dan sulit. Saat harga pokok produksi (HPP) mereka sudah tembus di angka Rp 21.000-22.000 per kg ayam hidup akibat kenaikan berbagai komponen produksi, harga ayam hidup di pasar, khususnya wilayah Jabodetabek dan Banten, hanya berkisar Rp15.000-16.000 per kg.
Alhasil, mereka harus menanggung rugi Rp 5.000-7.000 per kg, atau setara Rp 10.000-14.000 per ekor ayam berbobot panen 2 kg.
Kusnan, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), mengatakan kondisi yang saat ini dialami peternak ayam pedaging tidak kalah berat dibanding peternak ayam petelur yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dalam hal ini ke Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman.
Menurut Kusnan, sepanjang 2026, HPP ayam pedaging terus meningkat. Harga pakan tercatat naik secara akumulatif sekitar Rp 800 per kg, dengan harga saat ini berada di kisaran Rp 8.800-9.400 per kg di tingkat pabrik.
Tak hanya itu, tambahnya, harga DOC (day old chick atau anak ayam umur sehari) berada di rentang Rp 5.000-6.000 per ekor.
Jangan dibiarkan berlarut-larut
Kusnan menilai kondisi sulit ini tidak boleh berlangsung lama, karena berpotensi menggerus modal kerja peternak hingga menyebabkan banyak usaha budidaya berhenti beroperasi.
“Masalah unggas nasional saat ini bukanlah kurangnya produksi, melainkan belum optimalnya pasar dan distribusi. Ketika HPP sudah mencapai Rp 21.000-22.000 per kg ayam hidup, sementara harga ayam hidup hanya Rp15.000-16.000 per kg, maka yang dijual peternak bukan keuntungan, melainkan kerugian,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang saat ini dihadapi peternak bukan lagi produksi, melainkan bagaimana memperbesar pasar agar mampu menyerap melimpahnya produksi ayam dan telur nasional.
Karena itu, Permindo meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pengaturan produksi, tetapi juga memperkuat sisi hilir melalui perluasan pasar dan distribusi.
Minta pemerintah segera bertindak
Kusnan mendorong keterlibatan aktif Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, serta BUMN pangan dalam membangun sistem penyerapan dan distribusi yang lebih kuat.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah memperluas penjualan produk unggas di jaringan ritel modern nasional, mulai dari minimarket hingga supermarket.
Selain itu, pemerintah juga diminta membangun mekanisme penyerapan ayam dan telur secara berkelanjutan melalui Bulog atau BUMN pangan sebagai instrumen stabilisasi pasar saat terjadi surplus produksi.
Ia juga mengusulkan agar produk ayam dan telur lebih banyak diserap melalui berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting, bantuan sosial pangan, cadangan pangan pemerintah, hingga kebutuhan institusi negara seperti sekolah, pesantren, rumah sakit, TNI, dan Polri.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat distribusi antar wilayah dan antar pulau melalui dukungan logistik, pengembangan rantai dingin, pembangunan penyimpanan berpendingin skala regional, hingga penyusunan peta produksi dan kebutuhan unggas nasional yang lebih akurat.
“Sekitar 70% populasi ayam pedaging dan ayam petelur nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga kerap memicu kelebihan pasokan dan tekanan harga di tingkat peternak,” ujar Kusnan.
Kusnan menegaskan bahwa peternak rakyat tidak meminta bantuan langsung maupun subsidi dari pemerintah. Yang dibutuhkan adalah pasar yang lebih luas dan sistem distribusi yang mampu menyerap hasil produksi secara adil.
Ia yakin apabila sistem pasar, distribusi, dan penyerapan produk unggas dapat diperkuat, maka harga ayam dan telur akan terbentuk secara lebih sehat tanpa harus terus bergantung pada kebijakan pengurangan produksi.
Dengan demikian, peternak memperoleh harga yang layak, masyarakat mendapatkan protein hewani dengan harga terjangkau, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.