Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan importasi bahan pakan asal tumbuhan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan. Bahan pakan ternak itu adalah kedelai dan turunannya, salah satunya bungkil kedelai (soybean meal/SBM).
Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian, mengatakan bahwa dengan pertumbuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan populasi ayam, sapi perah, dan sapi pedaging, kebutuhan impor bahan pakan, khususnya bungkil kedelai, diperkirakan akan terus meningkat.
Dengan volume yang besar, pemerintah memandang perlu melakukan penataan kewenangan impor yang sebelumnya dilakukan oleh swasta, untuk kemudian dialihkan sepenuhnya kepada BUMN sebagai kebijakan strategis nasional.
“Kebutuhan bahan baku pakan, khususnya bungkil kedelai terus meningkat seiring pertumbuhan populasi unggas dan ruminansia. Dengan skala kebutuhan yang besar, pemerintah menilai perlu adanya penataan kewenangan pemasukan agar lebih terkoordinasi dan terkendali,” terang Agung.
Penguatan penguasaan negara terhadap komoditas strategis
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penguatan penguasaan negara terhadap komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Selain itu, kebijakan ini ditargetkan mampu menjaga harga daging ayam dan telur tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurut Agung, stabilisasi harga pakan di dalam negeri juga menjadi faktor penting untuk menutup peluang masuknya produk unggas impor berharga murah yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri perunggasan nasional dan mengancam mata pencaharian jutaan peternak.
“Kami berkomitmen menjaga industri perunggasan nasional. Kuncinya adalah memastikan harga pakan stabil, produksi terjaga, serta harga daging ayam dan telur tetap wajar bagi konsumen,” tegasnya.
Berdikari siap menjalankan tugas
Mukhammad Agung Aulia, Direktur Operasional Berdikari, menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemasukan bahan baku pakan, termasuk bungkil kedelai dan gandum, sesuai dengan kebutuhan nasional.
Dia menjelaskan bahwa Berdikari telah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi terkait untuk memetakan kebutuhan serta menjaga kelancaran pasokan selama masa transisi kebijakan.
“Penugasan ini kami laksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, pengendalian harga, serta koordinasi yang erat dengan pelaku usaha dan peternak, termasuk peternak mandiri, agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak,” terang Mukhammad.
Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini melalui koordinasi lintas sektor dan dialog berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, guna menjaga keberlanjutan industri peternakan nasional serta melindungi kepentingan peternak dan konsumen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.