Kementerian Pertanian mendorong keikutsertaan para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) perihal koordinasi dan konsolidasi data unggas nasional agar lebih akurat dan terintegrasi.
I Ketut Wirata, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian Pertanian, mengatakan pelaporan rutin data pemotongan unggas dan stok karkas melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan perunggasan yang tepat.
Senada, Trioso Purnawarman, Anggota Komisi Bibit Ternak di Kementerian Pertanian, menambahkan bahwa data yang valid dan pelaporan secara rutin melalui iSIKHNAS menjadi fondasi penting untuk mencegah kelebihan pasokan ayam dan menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
“Tanpa data yang benar dan real-time, pemerintah akan kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Diminta menyesuaikan dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2024
Terkait data yang valid itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat hilirisasi sektor perunggasan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan rumah potong hewan unggas (RPHU) yang terstandar dan terintegrasi.
Karena itu, Ketut meminta agar para pelaku usaha dan pemerintah daerah segera menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 agar hilirisasi berjalan optimal.
Untuk diketahui bahwa Permentan ini mewajibkan pelaku usaha unggas yang memiliki paling sedikit 60.000 anak ayam umur sehari (day-old chick/DOC) final stock (FS) per minggu untuk memiliki dan/atau menguasai RPHU dengan fasilitas rantai dingin.
Menurut Trioso, Permentan ini adalah kebijakan yang tepat untuk mendorong efisiensi dan memperpendek rantai pasok unggas.
“Tujuan akhirnya adalah memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang dan menjamin daging ayam sampai ke masyarakat dengan kualitas yang baik,” ujarnya.
ARPHUIN dukung pemanfaatan RPHU berstandar
Di sisi lain, ARPHUIN menyatakan dukungan penuh terhadap pemanfaatan RPHU berstandar untuk menyuplai daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilakukan pemerintah.
Namun, Sigit Pambudi, Wakil Ketua ARPHUIN, mengakui adanya tantangan edukasi di lapangan mengenai konsumsi produk daging ayam beku dan rendahnya tingkat keanggotaan RPHU.
“Kami mendukung penuh program MBG. Tapi masyarakat masih memilih daging ayam dari pemotongan tradisional karena alasan harga. Dari hampir 400 RPHU, baru sekitar 50 yang tergabung dalam ARPHUIN. Kami harap ada dukungan nyata agar pelaku usaha memahami manfaat keanggotaan,” ungkapnya.