Sejumlah investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tak kunjung beroperasi, menuntut kejelasan nasib mereka di tengah moratorium yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Gardian Muhammad, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T, mengatakan saat ini ada sekitar 1.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berdiri di daerah 3T, lengkap dengan seluruh peralatan masaknya. Namun, seluruh SPPG tersebut itu tak kunjung dioperasikan oleh BGN.
“Secara administrasi sudah lengkap, tapi sudah 8 bulan belum beroperasi,” kata dia.
Perbedaan definisi daerah 3T
Kondisi ini dinilai membuat para investor khawatir soal keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Apalagi, saat ini ada perbedaan definisi terkait daerah 3T dalam program MBG.
Menurut Gardian, Kepala BGN Nanik S Deyang mendefinisikan daerah 3T berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Perpres itu, disebutkan bahwa daerah 3T tersebar di 62 kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 disebutkan secara spesifik daerah 3T untuk program MBG. Penentuan daerah 3T itu dapat ditetapkan oleh Kepala BGN.
“Pada saat itu, SK dari Kepala BGN jadi acuan, sehingga secara total ada sekitar 5.000 titik,” kata Gardian.
Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan pimpinan baru BGN membahas masalah ini. Alasan 1.200 SPPG itu tak kunjung beroperasi karena ada masalah hukum eks pimpinan BGN.
Meski begitu, ia berharap masalah ini bisa segera dirampungkan, sehingga SPPG yang sudah berdiri bisa segera beroperasi.
“Teman-teman investor ini membangun pakai uang pribadi, tidak ada dari APBN sedikit pun. Kalau 1.200 SPPG, kurang lebih Rp 8,7 triliun akumulasi nilai investasinya,” kata Gardian sembari menambahkan bahwa investasi yang dibutuhkan untuk membangun 1 SPPG di daerah 3T berkisar Rp 1-3 miliar.
Berharap ada ruang dialog
Gardian berharap BGN bisa membuka ruang dialog dengan para investor.
“Yang menjadi kekhawatiran kami, SPPG sudah dibangun tapi dialog tidak ada. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujar dia.