Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki fase krusial dalam agenda pembangunan nasional. Program ini tidak lagi sekadar konsep kebijakan, melainkan telah berjalan nyata di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan cakupan sasaran yang besar dan berkelanjutan, MBG menuntut ketersediaan bahan pangan bergizi secara stabil, terutama sumber protein hewani.
Hingga akhir 2025, MBG di NTB telah menjangkau sekitar 1,65 juta sasaran, mulai dari balita, peserta didik lintas jenjang pendidikan, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Skala kebutuhan pangan dari program ini menjadikan NTB tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai daerah yang harus mampu menjamin kontinuitas pasokan pangan setiap hari.
Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi NTB patut diapresiasi atas langkah cepat membangun ekosistem MBG melalui penguatan kelembagaan, penyediaan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta koordinasi lintas sektor yang relatif solid.
Hingga akhir 2025, sebanyak 601 SPPG telah beroperasi dan melibatkan hampir 26 ribu tenaga kerja lokal, menjadikan MBG sebagai pengungkit sosial sekaligus ekonomi daerah. Besarnya skala program tersebut secara otomatis meningkatkan kebutuhan protein hewani harian. Di sinilah sektor peternakan broiler (ayam pedaging) menempati posisi strategis.
Potensi riil broiler NTB
NTB memiliki keunggulan struktural dalam pengembangan broiler. Produksi daging broiler telah mencapai sekitar 47,9 juta kilogram per tahun, menjadikannya sebagai komoditas protein hewani terbesar di provinsi ini. Produksi tersebut tidak bersifat sporadis, tetapi relatif stabil karena ditopang oleh sistem budidaya yang telah lama berkembang.
Sentra broiler tersebar di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, hingga sebagian wilayah Pulau Sumbawa. Pola usaha didominasi oleh kemitraan inti-plasma antara perusahaan perunggasan dan peternak rakyat, yang memungkinkan pengendalian produksi, mutu, serta kesinambungan pasokan.
Dari sisi siklus produksi, broiler memiliki keunggulan utama: masa panen yang singkat, berkisar 30-35 hari. Artinya, kapasitas produksi dapat disesuaikan secara cepat dengan kebutuhan MBG yang bersifat rutin harian. Fleksibilitas inilah yang tidak dimiliki oleh komoditas protein hewani lain seperti sapi atau kambing.
Selain itu, struktur biaya produksi broiler relatif lebih efisien. Harga daging ayam cenderung lebih terjangkau, namun tetap memiliki kandungan protein tinggi yang sesuai standar gizi. Hal ini menjadikan broiler sebagai pilihan paling rasional untuk menu MBG, terutama ketika program harus menjangkau jutaan penerima manfaat setiap hari.
Dari sisi tenaga kerja, sektor broiler juga menyerap banyak pekerja lokal, mulai dari peternak, pekerja kandang, tenaga pakan, hingga distribusi. Artinya, setiap peningkatan permintaan dari MBG secara langsung berdampak pada ekonomi masyarakat pedesaan.
Dukungan kebijakan nasional dan momentum NTB
Potensi ini semakin relevan dengan masuknya NTB sebagai salah satu dari 13 provinsi sasaran program bantuan peternakan nasional senilai Rp 20 triliun yang digagas melalui Danantara. Program ini difokuskan pada pembangunan peternakan ayam pedaging dan ayam petelur terintegrasi dari sisi hulu, mulai dari pembibitan hingga penguatan produksi.
Kombinasi antara kapasitas produksi yang telah ada dan dukungan investasi nasional membuka peluang besar bagi NTB untuk melakukan lompatan. Peternakan broiler tidak lagi sekadar usaha skala kecil, tetapi dapat diarahkan menjadi industri pangan strategis daerah.
Di sisi lain, komitmen pemerintah pusat juga tercermin dari alokasi Rp 5,7 triliun untuk pelaksanaan MBG di NTB yang menyasar hingga 1,8 juta jiwa. Dengan jaringan SPPG yang luas dan kebutuhan pangan yang berkelanjutan, permintaan daging ayam di NTB tidak lagi bersifat musiman, tetapi menjadi kebutuhan struktural jangka panjang.
Tantangan dan arah penguatan
Meski potensi besar, tantangan tetap perlu diantisipasi. Penguatan sektor broiler harus dibarengi dengan pembangunan hilirisasi: rumah potong ayam yang memenuhi standar halal dan higienitas, sistem rantai dingin, serta manajemen distribusi yang efisien. Tanpa dukungan ini, kelebihan produksi justru berisiko menekan harga di tingkat peternak.
Dalam hal ini, peran Pemerintah Provinsi NTB sangat strategis sebagai penghubung antara peternak, dunia usaha, Danantara, dan pengelola MBG. Kebijakan yang berpihak pada produksi lokal akan memastikan bahwa belanja pangan program nasional benar-benar berputar di daerah.
Menuju penyangga protein nasional
Dengan produksi hampir 50 juta kilogram daging ayam per tahun, jaringan peternak yang telah terbentuk, dukungan investasi nasional, serta kebutuhan MBG yang sangat besar, NTB berada pada posisi yang sangat strategis. Daerah ini tidak hanya berpotensi mencukupi kebutuhan protein wilayahnya sendiri, tetapi juga menjadi salah satu penyangga protein nasional berbasis daerah.
Program MBG pada akhirnya bukan hanya soal distribusi makanan, melainkan tentang membangun sistem pangan yang kuat dari hulu ke hilir. Dari kandang peternak hingga meja makan anak sekolah, broiler NTB menunjukkan bahwa ketahanan gizi bangsa dapat tumbuh dari kekuatan daerah yang dikelola secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Literatur
Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2024. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
CNBC 2025. Program Bantuan Peternakan Rp 20 Triliun untuk Dukung Makan Bergizi Gratis.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2024. Pembangunan Gizi Nasional sebagai Investasi SDM Indonesia.