Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini difokuskan pada dua aspek utama: validasi data penerima manfaat dan skema insentif bagi SPPG, ungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari.
“Jadi kami memvalidasi 63 juta penerima manfaat itu benar atau tidak. Berapa jumlah yang seharusnya kami beri, di daerah mana saja, anak-anak yang mana yang harus didahulukan. Semua ini yang sedang menjadi tugas kami,” terang Agustina.
Selain validasi data, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meski kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda.
Agustina menjelaskan terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat, sementara ada SPPG lain yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak. Kondisi ini perlu diakomodasi dalam skema insentif yang lebih proporsional.
“Kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil,” ujarnya.
Transformasi digital
Agustina menilai sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih bertumpu di Kepala SPPG perlu diperkuat melalui transformasi digital.
Digitalisasi akan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah pengawasan anggaran MBG.