Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah menjaga stabilitas usaha peternakan nasional melalui pengendalian harga pakan dan jaminan ketersediaan bahan baku.
Pada rapat koordinasi stabilisasi harga pakan dan ketersediaan bungkil kedelai di Jakarta belum lama ini yang dihadiri berbagai asosiasi terkait, pembahasan difokuskan pada dinamika pengelolaan impor bungkil kedelai yang kini melibatkan PT Berdikari, sekaligus menyikapi dinamika perubahan harga pakan bersamaan dengan harga ayam hidup yang berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP).
Kebijakan pengalihan impor bungkil kedelai
Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, menegaskan bahwa kebijakan pengalihan impor bungkil kedelai kepada BUMN bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku pakan bagi industri peternakan nasional.
Menurutnya, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan monopoli karena sektor swasta tetap memperoleh porsi impor sesuai kebutuhan nasional.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan baku pakan agar peternak tidak dirugikan,” ujar Agung.
Ia mengakui muncul berbagai tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah memilih membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku usaha agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem peternakan.
Agung menjelaskan, keterlibatan negara dalam komoditas strategis telah memiliki landasan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Negara hadir untuk melindungi hajat hidup orang banyak, termasuk peternak rakyat. Karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari solusi terbaik agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi peternak,” kata dia.
Agung juga membantah adanya isu kelangkaan bungkil kedelai. Selain PT Berdikari, pemerintah telah memberikan rekomendasi impor kepada 18 importir bungkil kedelai sejak 8 Mei 2026 sehingga pasokan nasional tetap tersedia.
Penundaan kenaikan harga pakan
Selain memastikan pasokan bahan baku tetap aman, Kementerian Pertanian juga meminta produsen pakan menunda kenaikan harga pakan. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi peternak yang masih menghadapi rendahnya harga ayam hidup.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa terdapat sekitar 10 produsen pakan yang telah melakukan penyesuaian harga. Agung kemudian mengajak masing-masing produsen mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi menjaga keberlangsungan usaha peternak.
“Saya meminta produsen pakan menjaga kondisi ini bersama-sama. Jangan sampai peternak semakin tertekan karena kenaikan harga pakan ketika harga ayam masih rendah. Mari kita benar-benar membantu peternak agar usaha mereka tetap berjalan,” pintanya.
Apresiasi peternak dan komitmen produsen pakan
Sementara itu, Ki Musbar Mesdi, Presiden Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN), menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah mengelola pengalihan impor bungkil kedelai melalui BUMN. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan mekanisme distribusi yang berpihak kepada peternak rakyat.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengalihan impor bungkil kedelai. Ke depan, kami berharap pemerintah dapat menghadirkan skema stabilisasi pasokan dan harga khusus untuk bungkil kedelai dengan kuota bagi peternak kecil sehingga distribusinya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peternak rakyat,” ujar Musbar.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama dari perusahaan-perusahaan produsen pakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan menunda kenaikan harga pakan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha peternak. Salah satunya disampaikan Malindo Feedmill yang menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas industri perunggasan nasional.
Kementerian Pertanian menilai dukungan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok agribisnis nasional.
Sebagai penyedia utama pakan ternak, perusahaan produsen pakan memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan usaha peternakan, sehingga sinergi antara pemerintah, industri, dan organisasi peternak menjadi kunci dalam menciptakan industri perunggasan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.