Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian sedang mempercepat hilirisasi ayam terintegrasi sebagai upaya penguatan sub-sektor peternakan dan kemandirian pangan nasional.
Kementerian Pertanian telah meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi tahap awal, yaitu di Kalimantan Barat dan Papua Selatan.
Peninjauan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program tersebut yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas kesempatan kerja.
Kementerian Pertanian menilai pengembangan industri ayam terintegrasi di daerah strategis seperti Kalimantan Barat dan Papua Selatan adalah penting untuk memperkuat rantai pasok unggas nasional.
Armin Riandi, Koordinator Tim Survei dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menyukseskan program tersebut.
“Ini adalah upaya untuk memperkuat sub-sektor peternakan yang terintegrasi. Dengan hilirisasi, kita tidak hanya mengembangkan produk peternakan tetapi juga memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmen untuk mendukung kesiapan infrastruktur. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Landak akan melakukan perbaikan jalan utama guna mempermudah akses menuju lokasi pengembangan.
Ignasius IK, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi sebagai peluang strategis bagi daerah.
“Proyek ini merupakan peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk menjadi pusat pengembangan industri hilirisasi ayam, yang tidak hanya akan meningkatkan hasil peternakan lokal, tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global,” ujarnya.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi yang lebih efisien di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan
Sementara survei yang dilaksanakan di Papua Selatan mencakup empat lokasi lahan milik pemerintah daerah dan swasta yang dinilai memiliki potensi untuk pengembangan industri hilirisasi ayam.
Survei ini adalah bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum program tersebut direalisasikan.
Shinta Dewi, Ketua Tim Survei Lahan Papua Selatan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan hilirisasi ayam terintegrasi, kami berharap program ini dapat memperkuat sub-sektor peternakan daerah, memenuhi kebutuhan produk unggas nasional, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” terangnya.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Paino, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan (DP2KP) Provinsi Papua Selatan, menyebut pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi sejalan dengan agenda penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
“Pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini. Program ini diharapkan dapat memperkuat sub-sektor peternakan lokal, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah, dan membuka peluang usaha, serta lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua Selatan,” ungkapnya.
Dalam perencanaan awal, Desa Yaba Maru, Kecamatan Tanah Miring, direncanakan menjadi lokasi pembangunan pabrik pakan. Sementara itu, Desa Salor Indah, Kecamatan Kurik, disiapkan untuk pengembangan kandang (level parent stock), hatchery, serta kandang ayam petelur komersil.
Melalui program ini, Kementerian Pertanian menargetkan terbentuknya sistem perunggasan terintegrasi di Papua Selatan yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak baru perekonomian kawasan timur Indonesia.
