Rencana pembangunan peternakan unggas oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Kementerian Pertanian, ungkap COO BPI Danantara, Dony Oskaria.
Sebelumnya diberitakan bahwa BPI Danantara akan membangun peternakan unggas untuk memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan ini diperkirakan akan memakan anggaran dari BPI Danantara sebesar Rp 20 triliun.
Dony mengatakan perihal kapan pembangunan akan dimulai dan apa saja infrastruktur yang dibutuhkan masih sedang dikaji.
Di satu kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan ayam petelur yang terintegrasi.
Kata dia, pembangunan ini ditujukan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program MBG terpenuhi.
“Kita akan buat di seluruh Indonesia untuk menyuplai ke program MBG. Jangan sampai daging ayam dan telur terjadi kekurangan pasokan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” kata Amran.
Ia menambahkan anggarannya akan berasal dari BPI Danantara. Pembangunan peternakan unggas ini diharapkan mulai berjalan pada Januari 2026.
Kritik dari lembaga studi ekonomi dan hukum
Center of Economics and Law Studies (Celios) mengkritisi rencana pemerintah melalui BPI Danantara tersebut.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai BPI Danantara sebaiknya fokus dalam memperbaiki kondisi keuangan serta kinerja badan usaha milik negara (BUMN) terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi ke sektor peternakan.
“Kalau BPI Danantara ingin membantu, bukan di peternakan ayamnya, tapi lebih menurunkan harga pakan ternaknya. Jadi harus ada investasi ke pertanian untuk kedelai dan jagung lokal, karena keduanya adalah bahan baku pakan ternak ayam,” ujar Bhima.
Menurutnya, pembangunan peternakan unggas berskala besar justru berpotensi mengulang kesalahan lama dalam struktur rantai pasok, di mana perusahaan besar mendominasi sektor pakan dan DOC. Ini bisa merugikan peternak kecil karena sistem kemitraan yang timpang dan tekanan harga di tingkat peternak mandiri.
Selain itu, Bhima juga memandang skema pembangunan peternakan unggas itu berpotensi membebani keuangan BPI Danantara, terlebih jika melibatkan penyertaan dividen atau aset BUMN sebagai agunan.
Di sisi lain, Celios menilai sejumlah wilayah yang kekurangan pasokan daging ayam dan telur sebenarnya memiliki sumber protein alternatif berupa protein lokal, seperti ikan laut, ikan air tawar, maupun udang hasil budidaya.
“Jadi banyak sumber protein alternatif lokal, apalagi kalau tujuan peternakan unggas ini hanya untuk memasok MBG. Jadi, harus lebih mendorong pemanfaatan dibandingkan membuat peternakan unggas skala besar,” pungkas Bhima.
Asosiasi peternak unggas tolak rencana BPI Danantara
Asosiasi peternak unggas menolak rencana BPI Danantara terjun langsung ke bisnis budidaya unggas. Langkah ini dinilai berpotensi menambah persaingan di tengah kondisi kelebihan pasokan ayam di Pulau Jawa.
Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi mengatakan peternak yang sudah ada akan merasa terganggu bila BPI Danantara masuk ke budidaya ayam pedaging.
“Tidak harus membuat kandang-kandang ayam pedaging komersial sebagai solusi, karena akan menciptakan pesaing baru bagi peternak ayam pedaging,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan industri perunggasan sebaiknya difokuskan pada sisi hilir dan sebagian di hulu.
Di sisi hilir, BPI Danantara dapat membantu pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan fasilitas distribusi modern untuk menertibkan tata niaga ayam.
Sementara di sisi hulu, investasi bisa diarahkan ke pabrik pakan ternak dan unit pembibitan agar rantai pasok DOC lebih efisien.
“Kehadiran BPI Danantara melalui Rp 20 triliun dapat memperbaiki tata kelola perunggasan nasional melalui upaya menciptakan harga pakan ayam dan DOC yang wajar sehingga kompetitif,” kata Sugeng.
Ia menambahkan bahwa kehadiran BPI Danantara tetap bisa memberi dampak positif bagi industri perunggasan nasional jika diarahkan untuk memperbaiki tata kelola sektor tersebut. Investasinya juga diharapkan tidak mengarah ke sektor yang sudah kelebihan pasokan.
Analisa perusahaan sekuritas
BRI Danareksa Sekuritas dalam riset terbarunya menyoroti proyek yang diklaim akan mendukung program MBG dan menjadi upaya strategis untuk meningkatkan produksi sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional tersebut.
Menurut perusahaan sekuritas tersebut, jika terealisasi penuh dalam dua tahun, proyek ini berpotensi menjadi pesaing baru bagi emiten besar seperti Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, dan Malindo Feedmill.
Namun, BRI Danareksa Sekuritas mengingatkan bahwa skenario tersebut bisa mirip dengan proyek Berdikari pada 2018 yang berjalan lambat karena kendala eksekusi di lapangan.
