Sektor peternakan butuh perhatian lebih dari pemerintah
Menurut Permindo, keterwakilan sektor peternakan di tingkat pimpinan Kementerian Pertanian akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis.

Para peternak broiler mengeluhkan biaya produksi yang membengkak karena tingginya harga pakan dan DOC (day old chick atau anak ayam umur sehari). Di sisi lain, harga broiler hidup sering kali sangat rendah, sehingga menyebabkan kerugian bagi para peternak, ungkap Kusnan, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo).
“Sektor peternakan membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Persoalan tingginya harga pakan, mahalnya DOC, fluktuasi harga hasil ternak, hingga lemahnya posisi tawar peternak rakyat membutuhkan kebijakan yang tepat dan berbasis kondisi lapangan,” ujar Kusnan.
Menurut Kusnan, pembangunan peternakan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Yang tidak kalah penting adalah membangun tata kelola yang adil, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan keberlanjutan usaha peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan.
Untuk itu, kata dia, para peternak berharap kekosongan jabatan Wakil Menteri Pertanian bisa diisi oleh sosok yang mengerti kondisi sektor peternakan. Ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat sektor peternakan nasional yang saat ini menghadapi berbagai tantangan.
Menurut Kusnan, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Menteri Pertanian yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga memahami secara mendalam dinamika peternakan dari hulu hingga hilir serta memiliki kedekatan dengan persoalan yang dihadapi peternak rakyat.
Pihaknya berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada figur profesional yang memiliki rekam jejak di bidang peternakan, memahami kebijakan publik, mampu membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan memiliki integritas dalam menjalankan amanah.
“Kami berharap jabatan Wakil Menteri Pertanian dapat diisi oleh sosok profesional yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan peternak rakyat. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh ekosistem peternakan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Permindo menilai keterwakilan sektor peternakan di tingkat pimpinan Kementerian Pertanian akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis, mulai dari stabilisasi harga sapronak, penguatan distribusi DOC, pengendalian penyakit hewan, peningkatan produktivitas, hingga pengembangan hilirisasi produk peternakan.
“Peternakan adalah salah satu pilar ketahanan pangan bangsa. Karena itu, kami berharap pemerintah menempatkan figur terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberpihakan terhadap kemajuan peternakan nasional,” tutup Kusnan.























































































