Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya lebih efisien dengan menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian besar dapur MBG justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15%.
“Ini artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG. Apalagi di tengah situasi di mana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin.
Hasil riset
Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.
Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94%, 8,96%, 8,16%, dan 12,36%.
Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15% dan 48,28%.
Menurut Burhanuddin, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antar kelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tingkat kepuasan menurun
Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya, tingkat persetujuan masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50%, tapi tingkat kepuasan menurun.
“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘kami lah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.
Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.
Pentingnya efisiensi
Senada dengan Burhanuddin, ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Padahal, kata Raden, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan MBG berpotensi memberikan efek pengganda di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.
“Tentu harapan kita adalah bahwa program MBG harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada pemborosan macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden.
