Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan stabilitas industri perunggasan tidak cukup hanya dijaga melalui pengendalian produksi.
Organisasi ini mengusulkan bahwa diperlukan kebijakan terintegrasi mulai dari penyediaan bahan baku pakan, pembiayaan, hilirisasi, distribusi, hingga perluasan pasar.
Reformasi kebijakan pakan
HKTI mengusulkan reformasi kebijakan pakan dengan mengalihkan sebagian impor gandum pakan ke jagung.
Jagung impor dipadukan dengan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk diolah menjadi pakan bersubsidi yang dapat disalurkan kepada peternak melalui industri pakan dengan standar mutu dan harga yang lebih terkontrol.
Data HKTI menunjukkan produksi pakan ayam diproyeksikan meningkat dari sekitar 15,42 juta ton pada 2020 menjadi 20,15 juta ton pada 2026. Sementara kebutuhan jagung naik dari 7,71 juta ton menjadi sekitar 10,08 juta ton.
Kondisi ini dinilai membuka ruang bagi pemerintah untuk memperkuat penggunaan jagung nasional sebagai bahan baku utama industri pakan.
Pelibatan peternak lokal di program hilirisasi
HKTI juga mendukung program hilirisasi Kementerian Pertanian bersama Danantara, namun menekankan agar investasi tersebut tetap melibatkan peternak lokal sebagai bagian dari rantai usaha, baik melalui koperasi, kemitraan, maupun kepemilikan bersama.
Untuk mendukung upaya ini, HKTI mengusulkan penerapan model pembiayaan berbasis transaksi seperti skema LPDB-BLU, di mana pembiayaan diberikan berdasarkan kontrak usaha, kepastian pasar, data produksi, dan mekanisme pembayaran yang transparan.
Layanan dan menu MBG
HKTI turut mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan kembali layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu dan hari libur guna menjaga kesinambungan permintaan daging ayam dan telur ayam sekaligus memperkuat program perbaikan gizi masyarakat.
HKTI mengusulkan agar menu MBG menetapkan konsumsi telur dua kali dalam seminggu dan daging ayam tiga kali dalam seminggu.
Dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat, kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 258.648 ton telur ayam dan 646.620 ton karkas ayam selama periode Juli–Desember 2026.
Pembangunan infrastruktur hilir
HKTI juga menilai pembangunan fasilitas rantai dingin, rumah potong unggas modern, serta industri pengolahan telur, terutama telur cair, harus menjadi prioritas pemerintah.
Semua infrastruktur itu dinilai mampu memperpanjang umur simpan produk, memperluas distribusi antar wilayah, mengurangi tekanan harga saat panen raya, serta membuka peluang pasar baru bagi produk perunggasan nasional.
Membangun stabilitas industri perunggasan
Melalui berbagai langkah tersebut, HKTI berharap stabilitas industri perunggasan nasional dapat dibangun secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku pakan yang efisien, pembiayaan yang tepat sasaran, kepastian serapan melalui program MBG, keterlibatan peternak dalam investasi, hingga penguatan hilirisasi dan perluasan akses pasar.
Dengan demikian, kesejahteraan peternak dapat meningkat tanpa mengorbankan kepentingan konsumen, pungkas HKTI.