Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie.
Program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang besar bagi dunia usaha dari hulu hingga hilir.
“Kalau kita bicara kepentingan bangsa, terutama anak-anak sebagai generasi masa depan, dampaknya sangat jelas. Dari target 82 juta penerima, saat ini sudah menjangkau sekitar 55 juta anak,” ujarnya.
Target jumlah pembangunan SPPG
Anindya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia. Hingga kini, sudah terdapat lebih dari 20.000 SPPG telah dibangun dan beroperasi.
Dalam pelaksanaannya, Kadin turut berpartisipasi dengan membangun sekitar 1.000 SPPG. Total investasi yang dihimpun dari anggota Kadin untuk mendukung program tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,5-2 triliun.
Menurut Anindya, keberadaan program MBG menciptakan kepastian permintaan pangan dalam skala besar. Ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian.
“Dari 52 juta penerima hari ini menuju 82 juta penerima, artinya dibutuhkan sekitar 52 juta butir telur per hari, juga daging ayam, sayur-mayur, ikan, dan bahan pangan lainnya. Ini kebutuhan riil yang sangat besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki potensi protein unggulan yang berbeda. Karena itu, program MBG mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari pembangunan SPPG. Dengan asumsi satu dapur menyerap sekitar 50 tenaga kerja, maka 30.000 SPPG berpotensi membuka lapangan kerja bagi sekitar 1,5 juta orang.
“Secara ekonomi, ini berpotensi menambah pertumbuhan PDB hingga 3,5%. Angka ini bukan kecil dan bisa menjadi salah satu motor pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anindya.
Pentingnya menjaga stabilitas pasokan
Di sisi lain, Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan seiring perluasan program MBG.
“Target paling menantang bagi BGN adalah mencegah inflasi dan kelangkaan bahan pangan. Kebutuhan beras saja bisa mencapai 3 juta ton per tahun,” kata Tigor.
Ia berharap pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, dapat meningkatkan kapasitas produksi agar program MBG berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan pada harga pangan.
Anggaran program MBG
Tahun ini, pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp 335 triliun. Anggaran ini ditargetkan menyasar ke 82 juta warga di seluruh Indonesia.
Pemerintah di tahun ini menjamin pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp 80 triliun per kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun lalu yang berada di kisaran Rp 37 triliun.
Airlangga menjelaskan pelaksanaan program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan. Program ini juga menggerakkan rantai pasok yang luas. Rantai pasok tersebut mencakup petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga sektor logistik dan distribusi di daerah.
Partisipasi masyarakat juga terlihat di sejumlah wilayah. Inisiatif swadaya muncul untuk membangun SPPG berbasis komunitas.
Pemerintah memperkirakan program MBG menyerap hingga 3 juta tenaga kerja secara langsung. Kontribusi program ini dinilai berpotensi menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional.
