Pemerintah Republik Indonesia seharusnya mengalokasikan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya senilai Rp 8 triliun saja dalam waktu satu tahun berjalan lewat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), menurut Lili Yan Ing, Sekjen International Economic Association (IEA).
Perkiraan tersebut didasarkan berdasarkan survei internalnya, yakni hanya kurang 4% siswa di seluruh Indonesia yang membutuhkan program tersebut.
“Anggaran untuk program MBG seharusnya dibuat sangat terbatas, dengan batas maksimal Rp 8 triliun. Berdasarkan hasil survei, kurang dari 4% siswa yang menyatakan membutuhkan program makan siang gratis,” ujarnya.
Lili mengutarakan kebingungannya mengapa program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut justru juga tertuju kepada masyarakat kelas menengah atas dan kaya di Indonesia.
Padahal, kata dia, pemerintah semestinya fokus terhadap pemenuhan dan pengembangan kualitas guru dan kurikulum. Ini juga sejalan dengan program lain seperti Sekolah Rakyat.
“Saya sangat menghargai gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat dan program MBG, namun pendekatannya seharusnya dibalik. Jangan berfokus pada pembangunan fisik sekolah semata, melainkan pada kualitas guru dan kualitas kurikulum,” tutur dia.
“Anggaran program makan siang gratis sebaiknya dipangkas dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.”
Melonjak 600%
Adapun, pada tahun ini, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran MBG untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana utama program MBG mencapai Rp 268 triliun.
Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang dipublikasikan oleh pemerintah pada 7 Januari 2026 lalu.
Alokasi tersebut tercatat melonjak 600% atau lima kali lipat lebih besar dibanding total realisasi anggaran penyaluran program MBG pada 2025 lalu, yakni hanya Rp 51,5 triliun.
Pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyalurkan 72,5% dari total pagu yang dialokasikan mencapai Rp 71 triliun.
Namun, jumlah target penerima pada 2026 hanya bertambah 32% menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.
Rincian dana BGN untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 12,41 triliun, dan program pemenuhan gizi nasional senilai Rp 255,5 triliun, seperti tercantum dalam lampiran UU APBN 2026.
