Cecep M Wahyudin, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Peternakan, belum lama ini menanggapi simpang-siur pemberitaan tentang rencana investasi peternakan ayam petelur oleh investor China yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha para peternak ayam telur nasional.
Cecep menilai pemberitaan yang ada selama ini terlalu dini dan jauh dari kenyataan di lapangan. “Rencana investasi tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Saat ini, belum ada rencana pengembangan lebih lanjut,” tegasnya.
“Posisi Kadin Indonesia adalah sebagai pintu masuk para investor maupun pelaku usaha sehingga menerima siapa pun tamu yang datang.”
Cecep mengungkapkan bahwa pihaknya memahami situasi permintaan dan suplai telur ayam di lapangan. Karena itu, Kadin Indonesia paham hal-hal yang harus diprioritaskan.
Penjajakan peluang ekspor justru yang menjadi prioritas Kadin Indonesia. Kata Cecep, saat mereka kunjungan kerja ke Singapura, mereka menjajaki kemungkinan ekspor telur ayam karena selama ini Singapura impor telur ayam hanya dari Malaysia dan beberapa negara Asia lainnya.
“Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi juga terus menggenjot upaya bagaimana memperbesar usaha para peternak rakyat,” terangnya.
Jadi, pemberitaan negatif terkait investasi dari China tersebut dengan kenyataan dan prioritas Kadin Indonesia sangat bertolak belakang, tambah Cecep.
Kunjungan delegasi bisnis dari China
Sebelumnya, Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi Aceh menerima kunjungan dari China Egg Industry Chain Business Delegation pada 21 April 2026.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama bertajuk ‘Strategic orchestration of china’s agrotechnology ecosystem for strengthening the supply chain of MBG Sumatra corridor’.
Rencana kerja sama ini menargetkan investasi sekitar Rp 1,4 triliun untuk pembangunan peternakan ayam petelur di sektor hulu yang mencakup pembangunan breeding farm, pabrik pakan, dan fasilitas pengolahan telur di Provinsi Aceh dengan menggandeng peternak mandiri/rakyat untuk membentuk ekosistem industri peternakan terintegrasi secara horizontal.
Cecep menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berfokus pada investasi dan transfer teknologi di sektor ayam petelur, khususnya di wilayah Aceh.
Ia memastikan, delegasi bisnis dari China yang melakukan audiensi dengan Kadin Indonesia tidak menjadi integrator vertikal di industri peternakan ayam petelur di Indonesia.
Ada regulasi yang mengatur hal ini, yakni aturan tentang pembatasan integrasi vertikal sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam UU ini disebutkan bahwa tidak boleh ada perusahaan integrator yang menguasai rantai bisnis dari hulu hingga hilir.
Regulasi lain adalah Permentan Nomor 32 Tahun 2017 terkait Pengendalian Suplai dan Permintaan.
Transfer teknologi
Delegasi bisnis dari China ini diharapkan membawa teknologi peternakan modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi peternakan melalui konsep integrasi horizontal khususnya di industri peternakan ayam petelur yang telah digagas dan direncanakan sejak Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di akhir 2024.
Penggunaan teknologi peternakan modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk peternakan adalah salah satu program unggulan Kadin Indonesia Bidang Peternakan dan bahkan saat ini telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Protein, kolaborasi antara Kementerian Koperasi, Kadin Indonesia, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
“Kadin berharap inisiatif ini dapat direplikasi di berbagai daerah, sehingga terbentuk kedaulatan pangan di masing-masing wilayah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Cecep.
Penguatan kemitraan nasional
Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian, mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Kadin Indonesia untuk mengklarifikasi pemberitaan yang simpang-sir tersebut.
Dalam keterangannya, Agung menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan para peternak rakyat dalam pengembangan industri perunggasan nasional.
Pemerintah memastikan investasi di sektor perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan.
Agung menegaskan bahwa pembangunan sektor peternakan harus dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN sektor pangan.
Pemerintah membuka ruang investasi, namun investasi tersebut harus memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir dan tetap mengutamakan kepentingan para peternak dalam negeri.
“Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” kata Agung.
