Harga ayam pedaging hidup di tingkat peternak anjlok akibat pasokan yang lebih tinggi dibanding kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).
Para peternak ayam pedaging mengaku kondisi harga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Asep Saepudin, salah satu pengurus di Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), menyebut harga ayam pedaging hidup di Jawa Barat sudah merosot hingga ke angka Rp 13.000-14.000 per kg (27 Juni 2026).
Padahal, kata Asep, HPP sudah naik ke Rp 22.000-23.000 per kg akibat meningkatnya biaya produksi.
Merespons kondisi ini, Hary Suhada, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak di Kementerian Pertanian, mengatakan pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menahan penurunan harga lebih dalam sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional.
Salah satu langkah, kata Hary, yakni mendorong pelaku usaha untuk menyerap ayam pedaging hidup langsung dari peternak.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor B-200/PK.230/F.2/06/2026 tentang himbauan penyerapan ayam pedaging hidup di tingkat peternak dan pengendalian produksi DOC ayam pedaging komersial.
Adapun dokumen terkait lainnya, yakni Surat Nomor B-203/PK.230/F.2/06/2026 tentang himbauan stabilisasi harga dan penyerapan ayam pedaging hidup yang diterbitkan pada 9 Juni 2026.
“Langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, mendorong perbaikan harga ayam pedaging hidup di tingkat peternak, serta menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional,” ujar Hary.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan berbagai komitmen yang sudah disepakati perlu terus dikawal dan dievaluasi agar berdampak nyata bagi perbaikan kondisi perunggasan nasional.
Pengendalian produksi DOC
Selain penyerapan ayam pedaging hidup, Kementerian Pertanian juga berupaya mengendalikan produksi DOC ayam pedaging komersial.
Menurut Hary, pengaturan ini penting agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dibutuhkan juga dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha, termasuk integrator, peternak, hingga distributor.
Dibutuhkan data yang akurat dan terintegrasi
Bagi Kementerian Pertanian, ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting. Data ini bisa menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat,” terang Hary.
