Persoalan utama industri perunggasan Indonesia bukan terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada distribusi yang masih timpang antara Jawa dan luar Jawa, ungkap Sugeng Wahyudi, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Ia menjelaskan bahwa saat ini sekitar 65% produksi ayam nasional masih terpusat di Jawa. Kondisi ini membuat daerah di luar Jawa masih bergantung pada pasokan dari Jawa, meski secara nasional stok tergolong lebih dari cukup.
“Khusus di 2025, jika terjadi kekosongan pasokan, itu bukan masalah suplainya, tapi pemerataan yang masih timpang, atau ketercukupan yang di luar Jawa masih timpang,” katanya.
Menyebutkan data, Sugeng mengatakan sepanjang 2025, kemampuan produksi daging ayam nasional mencapai 4,3 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsinya berada di kisaran 3,9 juta ton.
“Artinya sampai dengan akhir tahun ini, ada kelebihan stok 400 ribu ton atau sekitar 12% dari kebutuhan nasional,” hitungnya.
Bukan hal sulit untuk penuhi kebutuhan program MBG
Dengan demikian, Sugeng menilai rencana pemerintah menambah pasokan daging ayam untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara teknis bukanlah hal yang sulit untuk dicapai.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak memperparah persoalan distribusi dan justru menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.
“Tahun depan pemerintah akan menambah 1,1 juta ton daging untuk pemenuhan program MBG. Program tersebut layak untuk diapresiasi karena akan ada peluang penyerapan tenaga kerja, tetapi tetap harus dalam perencanaan yang matang, jangan sampai penambahan tersebut berefek pada jatuhnya harga ayam hidup sebagai dampak dari kelebihan pasokan,” terangnya.
Dari sisi permintaan, Sugeng memperkirakan program MBG akan menambah serapan daging ayam secara signifikan pada tahun depan.
“MBG menurut hemat kami akan menambah permintaan sekitar 581.000 ton daging ayam di tahun depan. Artinya, jika ada penambahan 1,1 juta ton, ketercukupan keperluan program MBG akan terpenuhi. Bahkan lebih,” jelasnya.
Ketimpangan distribusi harus menjadi fokus utama
Meski produksi nasional mencukupi, Sugeng menekankan, ketimpangan distribusi harus menjadi fokus utama dalam ekspansi produksi ke depan.
Menurutnya, pembangunan peternakan terintegrasi di luar Jawa menjadi kunci agar tambahan produksi benar-benar menjawab persoalan pasokan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak daerah.
“Karena itu, kami peternak mendukung program pemerintah, membangun peternakan terintegrasi (di luar Jawa), agar tidak terjadi ketimpangan produksi antara Jawa dan luar Jawa. Tingkat kesejahteraan peternak juga harus jadi prioritas. Pengalaman selama ini yang menonjol adalah kesejahteraan peternak yang terabaikan,” ungkap Sugeng.
Ia juga mengingatkan agar ekspansi produksi untuk program MBG tidak mematikan pelaku usaha yang sudah ada, terutama jika tambahan produksi kembali terpusat di wilayah yang sama.
“Karena itu, pemilihan lokasi di luar Jawa menjadi sangat penting,” tegasnya.
Pengembangan peternakan di luar Jawa
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menyiapkan arah kebijakan pangan untuk 2026.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan untuk komoditas daging ayam dan telur, pemerintah mulai memprioritaskan pengembangan peternakan di luar Jawa.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengidentifikasi pembangunan peternakan terintegrasi di 13 provinsi di luar Jawa dan satu di Jawa Timur dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kita sudah identifikasi semua. Melibatkan BUMN, Koperasi Desa Merah Putih, dan peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan daging ayam,” pungkasnya.
