Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menentang keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Gapembi menilai keputusan ini menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang selama ini menggantungkan aktivitas usaha pada program MBG.
Meski ada penolakan dari para pengusaha, BGN tetap berpegang teguh pada keputusan untuk menghentikan MBG sementara selama libur sekolah.
Efisiensi anggaran insentif SPPG
Penghentian MBG selama libur sekolah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada saat periode hari libur.
Dengan adanya aturan SE baru ini, SPPG tidak mendapatkan insentif Rp 6 juta sehari.
“Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada Kompas.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Dengan tidak mendistribusikan MBG selama libur sekolah ini, BGN mengklaim dapat menghemat atau efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3 triliun lebih.
“Maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp 3.004.560.000.000. Lumayan angkanya,” ucap Arumsari.
Jika dulu MBG tetap diberikan pada saat Ramadhan dan libur sekolah dengan sistem bundling, kini kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana itu sudah tidak lagi digunakan.
Momentum liburan sekolah ini dirasa menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan tata kelola dan penataan MBG di bawah kepemimpinan yang baru.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar dia.
Penolakan dari Gapembi
Beberapa jam sebelum konferensi pers BGN, Gapembi telah menyampaikan sikap penolakan SE yang menyetop penyaluran MBG selama libur sekolah.
Gapembi mengungkap sejumlah dampak penyetopan program MBG terhadap SPPG. Salah satu dampaknya adalah relawan di SPPG tidak dapat bekerja dan tak mendapatkan honor.
“Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur. Penyuplai dirugikan, sehingga hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk,” ujar Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony.
Alven menganalogikan SPPG seperti rumah kontrakan yang tengah disewa oleh BGN. Namun, BGN meminta dispensasi untuk tidak membayar uang sewa atau insentif tersebut.
“Di SE tersebut, insentif kepada mitra yang masih dikuasai oleh pihak BGN. Ibarat kami punya rumah disewakan kepada pemerintah, pemerintah minta dispensasi atau edaran untuk tidak membayar sewa rumah selama libur,” ujar Alven.
“BGN tidak pernah izin kepada kami untuk dispensasi tersebut, apakah kami memberikan atau tidak, tetapi tiba-tiba mengeluarkan SE. Itulah yang membuat menjadi ancaman serius ke banyak pihak,” sambung dia.
Karena itu, Gapembi menyatakan sikap resmi menolak terbitnya SE yang menyetop penyaluran MBG selama libur sekolah.
Tanggapan BGN
Menanggapi protes Gapembi, Arumsari menyampaikan bahwa kebijakan memang tidak semuanya menyenangkan banyak pihak.
Menurut Arumsari, penghentian MBG sementara waktu bertujuan baik, yakni untuk efisiensi anggaran sekaligus momentum yang tepat memperbaiki tata kelola.
Ia mengatakan bahwa tidak memberikan insentif kepada SPPG dirasa sudah adil karena mereka juga tidak mendistribusikan MBG.
Menurut dia, penolakan MBG dihentikan selama masa libur sekolah ini kemungkinan muncul karena dipengaruhi oleh segelintir orang-orang berkepentingan.
Meski adanya protes, BGN tetap berpegang teguh pada pendirian tidak memberikan insentif kepada SPPG selama masa libur sekolah.
“Kepentingan yang lebih besar adalah efisiensi anggaran. Tidak masuk akal memberikan Rp 6 juta per hari padahal servisnya tidak diberikan,” ujar Arumsari.
