Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta perusahaan-perusahaan peternakan yang selama ini menjadi pembeli produk peternakan untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dari para peternak selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti karena libur sekolah.
Permintaan ini ia sampaikan di tengah tekanan harga telur ayam di tingkat peternak yang sempat jatuh jauh di bawah harga acuan pembelian (HAP) pemerintah akibat lemahnya serapan pasar.
“Tolong beli dengan harga yang menguntungkan peternak supaya bisnis peternakan ini berkesinambungan dan berkelanjutan,” ujar Amran belum lama ini.
Menurut dia, keberlanjutan usaha peternak perlu dijaga agar pasokan telur dan daging ayam tetap terjamin. Jika harga terus berada di bawah biaya produksi dan membuat peternak merugi, produksi berpotensi terganggu yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga di kemudian hari.
Meredam dampak anjloknya harga telur
Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak anjloknya harga telur di tingkat peternak. Salah satunya dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan telur melalui program MBG ditingkatkan.
“Yang pertama adalah Kepala BGN Nanik S Deyang langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya ada SPHP jagung dari Bulog. Kemudian juga kita minta kepada seluruh perusahaan peternakan membeli dengan standar yang ditentukan pemerintah,” paparnya.
Amran mengungkapkan bahwa Kepala BGN merespons usulan tersebut dengan meningkatkan konsumsi telur dalam menu MBG, dari sebelumnya satu butir per minggu akan menjadi tiga butir per minggu
Namun, peningkatan penyerapan melalui MBG untuk sementara tertahan karena program ini dihentikan selama masa libur sekolah.
Karena itu, Amran meminta perusahaan-perusahaan peternakan yang menjadi pembeli hasil peternakan ikut membantu menyerap produksi telur dan daging ayam peternak sesuai harga acuan pemerintah.
“Minimal setelah libur sekolah ini naik lagi penyerapan telur. Tetapi untuk sementara kita mengimbau seluruh perusahaan besar yang menjadi offtaker membeli dengan standar pemerintah di bawah pengawasan Satgas Pangan,” ujarnya.
Rekam jejak usulan ke BGN
Kementerian Pertanian mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam program MBG setelah harga telur di tingkat peternak turun hingga menyentuh kisaran Rp 20.000-21.000 per kg.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian bahkan telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026 untuk mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam menu MBG sekaligus mengutamakan pembelian dari para peternak lokal dengan mengacu pada HAP pemerintah.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran BGN yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG serta penyerapan hasil produksi peternak di sekitar lokasi dapur MBG.
Masalah harga telur menjadi perhatian pemerintah setelah para peternak di sejumlah daerah, terutama Blitar di Jawa Timur, mengeluhkan harga jual yang berada di bawah biaya produksi.
Para peternak menyebut harga telur di kandang sempat berada di kisaran Rp 20.600 per kg, sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp 23.000 per kg.
BGN sedang berbenah
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan program MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk keperluan audit dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut Arum, penghentian sementara ini akan dimanfaatkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal program.
“Nanti kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” katanya.
BGN juga tengah melakukan penataan ulang penerima manfaat melalui skema refocusing agar bantuan lebih terarah kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Proses evaluasi tersebut membuka kemungkinan berkurangnya sekitar 8 juta penerima manfaat MBG. Seiring penyesuaian sasaran program, kebutuhan anggaran MBG tahun 2027 yang saat ini tercatat sekitar Rp 268 triliun juga berpotensi turun.
