Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru Nanik Sudaryati Deyang telah menyiapkan empat langkah strategis untuk memantapkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat kualitas layanan, serta memastikan bantuan gizi tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara.
Langkah pertama: Melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembangunan titik layanan dan dapur baru
Kebijakan ini dilakukan untuk menata kembali distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata.
“Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik.
Dia mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan akun virtual yang tercatat di BGN.
Pihaknya akan menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan di setiap daerah.
“Kita akan tata. Apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Artinya, kita tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” ujarnya.
Langkah kedua: Melakukan penajaman sasaran penerima manfaat
BGN akan memastikan program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
BGN akan meninjau kembali jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
“Kita akan lebih arahkan nanti pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” kata Nanik.
Langkah ketiga: Memperkuat pengawasan kualitas layanan
Nanik menegaskan pihaknya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono bukan hanya meningkatkan kuantitas penerima manfaat, tapi juga memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai standar.
“Kami sudah sampaikan ke Presiden di tahun ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Kami akan memeriksa apakah dapur-dapur yang sekarang ada sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita lakukan pemeringkatan,” katanya.
Langkah keempat: Mencari skema pembiayaan alternatif untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
BGN berupaya mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggandeng investor, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR), hingga membuka peluang hibah.
“Kami akan coba kerja sama untuk bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau melalui hibah dari luar negeri, atau juga kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan berinvestasi di suatu wilayah,” ujar Nanik.
Mencari pola terbaik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa berbagai langkah evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian dari upaya mencari pola terbaik dalam pelaksanaan program MBG, terutama untuk wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.
“Tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” kata Prasetyo.
Menurutnya, sejumlah alternatif sedang dikaji oleh jajaran pimpinan baru BGN, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program di daerah tertentu.
Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak berarti seluruh sistem yang sudah berjalan akan dirombak total. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kondisi yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.
“Semua dievaluasi ulang, tapi bukan berarti akan diganti atau semua dirombak total. Kalau ada catatan-catatan, ada masalah, sesungguhnya ini tidak terjadi di semua SPPG. Sehingga, penanganannya masing-masing tentu berbeda,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama seluruh evaluasi tersebut adalah memastikan program MBG dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
