Total alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 2026 telah dipatok di angka Rp 335 triliun. Jumlah ini naik lebih dari lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya Rp 51,5 triliun.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tercantum, sebanyak Rp 255,5 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi.
Artinya, biaya yang akan digunakan untuk membeli makanan hanya 76% dari total anggaran yang dialokasikan untuk program MBG.
Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) di Kementerian Keuangan menjelaskan rincian alokasi anggaran program MBG di 2026. Dari total Rp 335 triliun, sebanyak Rp 268 triliun di antaranya dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga utama pelaksana program tersebut.
Dalam UU APBN 2026 memang dirinci terbuka bahwa anggaran BGN terdiri dari Rp 255,5 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi. Sementara itu, Rp 12,41 triliun untuk program dukungan manajemen.
Sisanya sebanyak Rp 67 triliun disiapkan dalam pembiayaan belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai cadangan kebutuhan program ke depan.
Namun, dalam UU, tak ada rincian dan penjelasan terkait pembiayaan belanja non-K/L yang dimaksud hingga perlu menghabiskan alokasi jumbo tersebut.
Di 2025, BGN hanya mampu menyalurkan alokasi anggaran sebesar Rp 51,5 triliun atau hanya 72,5% dari total pagu yang dialokasikan mencapai Rp 71 triliun.
Di saat yang sama, jumlah target penerima di 2026 hanya bertambah 32% menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.
Defisit APBN melebar
HSBC Global Investment Research mengungkapkan bahwa program MBG menjadi salah satu sebab melebarnya defisit anggaran negara sepanjang 2025.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 tercatat mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau melewati target yang dipatok pemerintah sebesar 2,78%.
Pranjul Bhandari, Chief India Economist and Macro Strategist Asean Economist di HSBC, mengatakan pertumbuhan ekonomi pada awal 2025 tercatat masih cukup lemah, dan berakibat pada minimnya realisasi pendapatan negara.
Di sisi lain, kata dia, program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memompa belanja negara.
“Menurut pandangan saya, kenaikan tajam defisit fiskal pada 2025 terutama disebabkan oleh pertumbuhan PDB nominal yang lemah, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang rendah,” ujar Pranjul.
“Pada saat yang sama, pemerintah meluncurkan berbagai program kesejahteraan sosial baru, seperti program makanan gratis. Kombinasi pendapatan yang lemah dan belanja yang tinggi inilah yang mendorong defisit fiskal meningkat,” sambungnya.
