Serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai serapan anggaran program mercusuar Presiden Prabowo Subianto itu masih sangat rendah.
Purbaya menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan pengawasan penyerapan anggaran MBG. Ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.
“Di sisi pemerintah, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat, berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana pengawasannya? Mereka bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata jelek,” kata Purbaya.
Menurutnya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan atas permasalahan tersebut.
Karena itu, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.
“Saya bilang nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar Purbaya.
Di samping itu, ia juga menegaskan akan menyisir program pemerintah lainnya yang memiliki penyerapan anggaran lambat, sembari mempelajarinya secara detail.
Dia berujar bahwa Kementerian Keuangan dapat membantu penyusunan kebijakan anggaran dan pelaksanaan program kerja dari kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan.
“Kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan awasi secara berkala. Supaya anggaran yang banyak tadi, kalau lihat [besaran] anggaran sama saja dari tahun ke tahun, tetapi itu tidak ada dampaknya karena penyerapannya tidak diawasi,” tutur Purbaya.
Serapan anggaran MBG
BGN mengungkap anggaran yang terealisasi untuk program MBG baru mencapai Rp 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan realisasi anggaran MBG yang terserap itu setara dengan 18,6% dari total pagu Rp 71 triliun. Namun, ia menyatakan bahwa serapan anggaran itu telah melampaui dari target Agustus 2025 yang hanya mencapai Rp 9,1 triliun.
“Agustus [2025] kami targetkan Rp 9 triliun terserap, alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menyerap Rp 13,2 triliun [secara total]. Artinya, sudah melampaui target,” kata Dadan.
Dalam catatan BGN, Dadan mengungkap sebanyak 22 juta penerima manfaat program MBG dengan 7.453 titik dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) per 8 September 2025.
Dadan menyebut pembentukan dapur SPPG telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 7.000 titik. Adapun pada September 2025, BGN menargetkan akan memiliki 14.000 SPPG dengan menjangkau 42 juta penerima manfaat.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa jumlah SPPG merupakan hal yang penting. Sebab, penyerapan MBG identik dengan jumlah SPPG yang beroperasi.
Pasalnya, ungkap dia, setiap 1 SPPG yang berjalan, maka dapur tersebut akan menyerap sekitar Rp 1 miliar setiap bulan.
“Setiap 1 SPPG operasional, maka di bulan itu 1 SPPG akan menyerap kurang lebih Rp 1 miliar. Jadi kalau ada 7.000 SPPG itu artinya akan ada Rp 7 triliun yang terserap di bulan itu. Jadi kalau ada 14.000 SPPG, maka akan ada Rp 14 triliun di bulan bersangkutan akan terserap,” terangnya.
Adapun, BGN menargetkan anggaran yang bakal diserap pada September 2025 akan mencapai Rp 19,63 triliun. Namun, Dadan berharap, realisasinya akan melampaui target yang telah ditetapkan BGN.
Pada Oktober 2025, BGN membidik anggaran yang bakal diserap mencapai Rp 37,86 triliun. Pada periode ini, sebanyak 21.000 SPPG akan terbentuk dan menjangkau 63 juta penerima manfaat.
Lalu pada November 2025, anggaran MBG yang bakal diserap adalah Rp 59,55 triliun dengan target 25.000 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sebanyak 82,9 juta penerima manfaat mendapatkan program ini.
Dan pada Desember 2025, BGN menargetkan penyerapan anggaran MBG dapat mencapai Rp 76,42 triliun.
Tantangan program MBG
Eksekusi program MBG tidak semulus rencana, menurut catatan Bisnis Indonesia.
Pemenuhan janji kampanye pemilihan presiden oleh Prabowo Subianto tersebut dibanjiri kritik, mulai dari alokasi anggaran hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
Terkait anggaran, program MBG disebut terlalu banyak mengambil porsi dari sektor pendidikan yakni 44,2% dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 757,8 triliun. Namun, tudingan itu telah dibantah oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Kementerian Keuangan, anggaran program MBG mencapai Rp 335 triliun pada 2026, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kendati demikian, alokasi anggaran itu tidak semuanya berasal dari dana pendidikan.
Dengan demikian, program MBG menyedot 29,5% dari total anggaran pendidikan pada 2026, bukan 44,2%. Sementara itu, porsi anggaran MBG lainnya berasal dari anggaran kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun.
Selain anggaran, program MBG juga mendapat sorotan negatif usai ada praktik penggelembungan yang dilakukan para mitra hingga kasus keracunan di beberapa tempat.
Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak masalah manajemen yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG.
“Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik, lalu pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, serta pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana,” ungkapnya.
Kendati demikian, Prabowo mengapresiasi BGN serta seluruh jajarannya yang dinilainya telah bekerja dengan baik.
